Saosina Bangkit!!!!!!!!!!: Tata Cara Pengalokasian dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

Tata Cara Pengalokasian dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa. Permenkeu No. 199/PMK.07/2017 ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan diundangkan di Jakarta dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884 pada 22 Desember 2017.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK. 07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK. 07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478) dinyatakan tidak berlaku.

Pertimbangan dan Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa. Permenkeu No. 199/PMK.07/2017 mencabut dan tidak memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK. 07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478) adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK. 07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478)

3. PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afrmasi, dan alokasi formula dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan,

5. PMK Nomor 50/PMK.07/2017 mencabut ketentuan penyaluran, penggunaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, serta sanksi Dana Desa dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 42 PMK Nomor 49/PMK.07/2015. Ketentuan penganggaran dan pengalokasian yang diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 10 PMK Nomor 49/PMK.07/2015 tidak sesuai dengan implementasi kebijakan pengalokasian Dana Desa dalam APBN TA 2018.

Please, enable ads on this site. By using ad-blocking software, you're depriving this site of revenue that is needed to keep it free and current. Thank you.

Ketentuan Umum dalam Permenkeu No. 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan me gurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.

4. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

5. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geogra s Desa setiap kabupaten/kota.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografs yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antardaerah.

8. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

Pokok-pokok Perubahan Permenkeu No. 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

1. Mengubah Ketentuan Definisi AD - Alokasi Dasar - dan menambahkan definisi AA - Alokasi Afirmasi -,

2. Mengatur porsi Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afirmasi (AA), dan Alokasi Formula (AF) dari pagu Dana Desa,

3. Mengatur metode penghitungan Alokasi Afirmasi (AA) setiap Desa Tertinggal (DT) dan Desa Sangat Tertinggal (DST),

4. Mengubah ketentuan bobot variabel yang digunakan untuk penghitungan Alokasi Afirmasi,

5. Mengatur pemberitahuan nama Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang mendapatkan Alokasi Afirmasi melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan.

Penganggaran Dana Desa 2018

1. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun indikasi kebutuhan dana dan rencana dana pengeluaran Dana Desa dengan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan dan kinerja pelaksanaan Dana Desa menjadi dasar penganggaran Dana Desa.

2. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota.

a. Rincian Dana Desa disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN untuk mendapat persetujuan.

b. Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota yang telah disetujui menjadi dasar penganggaran Dana Desa yang tercantum dalam Undang-Undang mengenai APBN.

c. Rincian Dana Desa dicantumkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN.

3. Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar,

b. Alokasi Afirmasi,

c. Alokasi Formula.

Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten / Kota

1. Pengalokasian Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan rumus:
DD Kab/Kota = AD Kab/Kota + AA Kab/Kota + AF Kab/Kota
Keterangan:
DD Kab/Kota = Dana Desa setiap kabupaten/kota
AD Kab/Kota = Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota
AA Kab/Kota = Alokasi Afirmasi setiap kabupaten/kota AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap kabupaten/kota.

2. Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa.

3. Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

4. Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

5. Data jumlah penduduk miskin bersumber dari Kementerian Sosial.

6. Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (Sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

7. Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:

a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;

b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;

c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan

d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

8. Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa masing- masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK kabupaten/kota.

Please, enable ads on this site. By using ad-blocking software, you're depriving this site of revenue that is needed to keep it free and current. Thank you.

Alokasi Dasar

Besaran Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar setiap desa dengan jumlah Desa di kabupaten/kota. Alokasi Dasar setiap desa dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar dengan jumlah Desa secara nasional. Jumlah Desa merupakan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan.

Alokasi Afirmasi

Besaran Alokasi Afirmasi setiap kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan rumus :

AA Kab/Kota = (AA DST * DST Kab/Kota) + (AA DT * DT Kab/Kota)

Keterangan:

· AA Kab/Kota => Alokasi Afirmasi setiap kabupaten/kota

· AA DST => besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

· DST Kab/Kota => jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di kabupaten/kota

· AA DT => besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

· DT Kab/Kota => jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di kabupaten/kota

Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.

Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.

Alokasi Afirmasi setiap Desa dihitung dengan rumus:

AA Desa = (0,03 * DD) / {(2 * DST) + (1 * DT)}

Keterangan:

· AA Desa = Alokasi Afirmasi Setiap Desa

· DD = Pagu Dana Desa Nasional

· DST = jumlah Desa Sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

· DT = jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Alokasi Formula

Besaran Alokasi Formula setiap Kabupaten/Kota dihitung dengan rumua:

AF Kab/Kota = {(0,10 * Y1) + (0,50 * Y2) + (0,15 * Y3) + (0,25 * Y4)} * (0,20 * DD)

Keterangan:

· AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap kabupaten/Kota

· Y1 = rasio jumlah penduduk Desa setiap kabupaten/kota terhadap total penduduk Desa nasional

· Y2 = rasio luas wilayah Desa setiap kabupaten/kota terhadap total luas wilayah Desa nasional

· Y4 = rasio IKK kabupaten/kota terhadap total IKK kabupaten/kota yang memiliki Desa

Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK kabupaten/kota disampaikan oleh kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.

Jika data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK kabupaten/kota terlambat atau tidak disampaikan, penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya.

Bila data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa tidak tersedia, penghitungan rincian Dana Desa dapat menggunakan data Desa induk secara proporsional atau data yang bersumber dari Pemerintah Daerah.

Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa yang bersumber dari Pemerintah Daerah disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.

Please, enable ads on this site. By using ad-blocking software, you're depriving this site of revenue that is needed to keep it free and current. Thank you.

Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

Berdasarkan Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota yang tercantum dalam PP APBN. Bupati/Walikota melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa agar dapat dialokasikan secara merata dan berkeadilan dengan dasar:

1. Alokasi Dasar setiap Desa;

2. Alokasi Afirmasi setiap Desa; dan

3. Alokasi Formula setiap Desa.

Pedoman dan contoh penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap Desa terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa.

Alokasi Dasar setiap Desa

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar kabupaten/kota dengan jumlah Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Jika jumlah Desa di kabupaten/kota berbeda dengan jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, bupati/walikota menyampaikan pemberitahuan mengenai perbedaan jumlah Desa tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Bila jumlah Desa di kabupaten/kota lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, bupati/walikota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) setelah dikurangi dengan jumlah Alokasi Dasar untuk selisih jumlah Desa dimaksud.

Jika jumlah Desa di kabupaten/kota lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, bupati/walikota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Alokasi Afirmasi setiap Desa

Alokasi Afirmasi setiap Desa rumusnya:

AA Desa = (0,03 * DD) / {(2 * DST) + (1 * DT)}

Keterangan:

· AA Desa = Alokasi Afirmasi Setiap Desa

· DD = Pagu Dana Desa Nasional

· DST = jumlah Desa Sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

· DT = jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai daftar Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal kepada bupati/walikota.

Alokasi Formula setiap Desa

Besaran Alokasi Formula setiap Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:

1. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;

2. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;

3. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan

4. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Besaran Alokasi Formula setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab/Kota

Keterangan:

· AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

· Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota

· Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota

· Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten/kota

· Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten/kota

· AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Kabupaten/Kota

Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa yang disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

IKG Desa disusun mengacu pada pedoman penyusunan IKG Desa. Beberpa faktor penentu IKG Desa adalah:

1. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;

2. kondisi infrastruktur; dan

3. aksesibilitas/transportasi.

Pedoman dan contoh penyusunan IKG Desa dapat dilihat dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa.

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa

Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa. Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa sedikitnya mengatur mengenai:

1. tata cara penghitungan pembagian Dana Desa;

2. penetapan rincian Dana Desa;

3. mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;

4. prioritas penggunaan Dana Desa;

5. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan

6. sanksi administratif.

Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa disertai dengan softcopy kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan kepala Desa.

Please, enable ads on this site. By using ad-blocking software, you're depriving this site of revenue that is needed to keep it free and current. Thank you.

Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa